Meranti | IP.net — Berbagai asumsi dugaan, bahkan timbul spekulasi miring masyarakat Kepulauan Meranti pasca tertangkapnya Bupati Non Aktif, H.M Adil, oleh tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis malam. 6 April 2023 pekan lalu.
Peristiwa yang mengejutkan masyarakat Meranti umumnya apalagi sebanyak 28 orang pejabat terlibat yang turut diamankan oleh tim KPK, tidak hanya sampai disitu saja bahkan tim KPK juga menyegel beberapa ruangan kantor bupati, diantaranya ruang sekda, ruang Kabag umum, kantor humas dan beberapa kantor badan/dinas dan menyita barang bukti sejumlah uang dan dokumen lainnya dalam kasus tersebut.
Seorang tokoh masyarakat Kepulauan Meranti, Zulkifli, dirinya menuturkan kepada awak media ini, Rabu (12/4/2023) menyimpulkan, kasus ini bisa dimaknai secara agama yang mana tak ada yang bisa menghalangi doa-doa orang yang terzolimi.
Menurutnya, masih segar dalam ingatan kita. Pada saat pertama adil menjabat sebagai bupati Meranti, yang pertama ia lakukan adalah memberhentikan ribuan honorer, sementara mereka telah belasan tahun sudah mengabdi sebagai honorer.
“Pada saat itu juga Adil semena-mena telah mencopot penjabat eselon 2 (Kepala Dinas-Red) menjadi sekcam, ini hanya segelintir saja, mungkin masih banyak lagi penjabat penjabat lainnya teraniaya olehnya. Ini mungkin doa mereka sebagai orang yang terzolimi telah diijabah oleh Yang maha kuasa, sehingga pemimpin yang zolim terjerat berbagai kasus”, tuturnya.
Dirinya berharap kepada penegak hukum, khususnya kepada KPK. Terkait kasus OTT yang melibatkan Bupati Meranti non aktif, M. Adil dan sejumlah penjabat meranti lainnya agar dibuka oleh KPK secara terang benderang kepada masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten kepulauan Meranti.
“Kita sebagai masyarakat hanya bisa memantau dan berharap kepada KPK agar kasus ini terungkap sampai keakar akarnya”, ujar Zulkifli.
Zulkifli menyebutkan, dengan turunnya kembali KPK pada tanggal 10 dan 11 April 2023 ke Meranti untuk menggeledah ruang kerja bupati Meranti, rumah dinas bupati di jalan Dorak dan rumah pribadi bupati di jalan Alah Air, begitu juga penggeledahan dilakukan dikantor BPKPD jalan Merdeka, serta rumah dinas Fitria Nengsih (FN) jalan Dorak, tentunya besar harapan masyarakat mudah-mudahan dengan adanya penggeledahan oleh tim KPK untuk mencari bukti tambahan, KPK bisa membuka kasus korupsi yang dilakukan adil cs ini secara transparan.
“Siapapun yang terlibat agar diproses sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing”, pungkas Zulkifli.
Komentar