Oleh : Rianda Mahahasiswa Fakultas Hukum Universitas M. Natsir
Sejarah politik Indonesia sarat dengan gejala dinasti politik, sebuah fenomena di mana kekuasaan publik “diturunkan” secara informal melalui ikatan kekeluargaan. Bukannya menjadi ruang kompetisi yang sehat, pesta demokrasi acapkali berubah menjadi arena bagi keluarga-keluarga politik untuk melanggengkan pengaruh mereka. Fenomena ini bukan sekadar fakta anekdot, melainkan realitas yang tercatat dan dianalisis oleh berbagai lembaga pemantau korupsi, akademisi, dan pengamat demokrasi. Dalam konteks itu, melawan amnesia sejarah berarti memahami bagaimana dinasti politik mengakar dan bagaimana hal itu menggerogoti nilai-nilai demokrasi yang sejatinya kita junjung tinggi.
Di banyak negara, praktik dinasti politik merupakan hal yang jamak. Namun dalam demokrasi ideal, adanya pergantian pemimpin secara terbuka dan kompetitif menjadi indikator kematangan politik. Sayangnya, di Indonesia, sejumlah evaluasi menunjukkan kecenderungan meningkatnya keterlibatan keluarga dalam posisi-posisi strategis pemerintahan dan legislatif. Hal ini terjadi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal, di mana calon-calon kepala daerah sering kali berasal dari “cakupan keluarga” orang yang telah berkuasa sebelumnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, sebanyak 26,8 persen atau 156 dari 582 kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diduga terafiliasi dengan dinasti politik. Dari jumlah ini, 100 merupakan calon kepala daerah dan 56 calon wakil kepala daerah yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang jelas dengan figur-figur politisi sebelumnya. Pola hubungan ini paling banyak meliputi orang tua-anak, suami-istri, serta adik-kakak.
Selain itu, data ICW menunjukkan fenomena dinasti politik juga merambah lembaga legislatif nasional. Dari 580 anggota DPR periode 2024–2029, sebanyak 174 atau sekitar 30 persen anggota legislatif diperkirakan punya keterkaitan dengan dinasti politik. Temuan ini menggambarkan bahwa dinasti bukan hanya soal kandidat kepala daerah, tetapi telah mengakar di tubuh parlemen, tersebar di berbagai partai politik di Indonesia.
Partai politik memiliki peran penting dalam memperkuat atau justru melemahkan praktik dinasti politik. Meskipun setiap partai memiliki mekanisme rekrutmen dan nominasi sendiri, kenyataannya tidak sedikit partai yang dianggap memfasilitasi kemunculan figur-figur dari lini keluarga politik lama. Hal ini membuat struktur partai terkadang lebih mencerminkan jaringan kekeluargaan dibandingkan meritokrasi dan kompetensi calon legislatif.
Fenomena ini bukan hanya soal angka-angka statistik juga mencerminkan tantangan serius terhadap kualitas demokrasi. Dinasti politik seringkali menciptakan oligarki kekuasaan yang sulit ditembus oleh figur-figur baru, terutama dari luar jaringan politik keluarga. Hal ini dapat membatasi ruang bagi pemimpin muda dan inovatif untuk tampil dan menjalankan gagasan yang segar bagi kemajuan daerah dan bangsa secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, dominasi politik dinasti memiliki korelasi dengan lemahnya mekanisme pengawasan dan potensi konflik kepentingan. Ketika keluarga yang sama menguasai berbagai posisi strategis, kontrol terhadap praktik-praktik tidak etis dan korup menjadi rentan karena adanya solidaritas internal yang kuat dan kurangnya checks and balances independen. Ini berarti sistem demokrasi tidak hanya terancam oleh oligarki kekeluargaan, tetapi juga oleh praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.
Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan ketika kita menyadari masyarakat terkadang “mewajarkan” praktik dinasti politik. Survei menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan dinasti selama calon dinilai kompeten. Pola pikir seperti ini dapat memperkuat eksistensi dinasti politik jika tidak ada kesadaran kritis tentang dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi.
Sejarah politik Indonesia sudah mencatat banyak contoh dinasti politik yang kuat, termasuk di level daerah seperti Banten, di mana keluarga mantan gubernur pernah mendominasi berbagai kursi pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif. Contoh kasus seperti ini mengilustrasikan bagaimana jaringan keluarga bisa menjadi mesin politik yang sangat efektif, tetapi sering kali juga menutup ruang partisipasi publik yang lebih luas.
Dalam partai politik, praktik dinasti bisa dilihat dari bagaimana struktur internal partai menjadi kendaraan bagi keluarga tertentu untuk memperoleh kursi kekuasaan. Meskipun tidak semua partai terjebak dalam dinamika ini, contoh-contoh praktik internal partai yang lebih mementingkan nama besar keluarga dibandingkan kapasitas calon tetap sering muncul dalam wacana publik dan riset akademik.
Melawan amnesia sejarah berarti tidak membiarkan kita terlena dengan narasi bahwa demokrasi berjalan cukup baik hanya karena ada pemilihan umum secara rutin. Kenyataannya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh keterbukaan akses politik bagi semua golongan, kemampuan kontrol sosial terhadap kekuasaan, dan penegakan transparansi dalam proses politik, semua aspek ini bisa terkikis oleh dinasti politik yang kuat.
Untuk memperbaiki kualitas demokrasi, diperlukan reformasi struktural yang diikuti dengan perubahan budaya politik. Pembatasan terhadap praktik nepotisme politik, mekanisme nominasi partai yang lebih transparan dan berorientasi pada kompetensi, serta peningkatan kesadaran publik akan dampak negatif dinasti politik harus menjadi agenda bersama antara masyarakat sipil, partai politik, dan pembuat kebijakan.
Akhirnya, melawan amnesia sejarah adalah panggilan untuk terus mengingat, mendokumentasikan, dan mengkritisi praktik-praktik yang berpotensi merusak semangat demokrasi. Dinasti politik bukan hanya cerminan kekuatan keluarga, tetapi juga tantangan besar yang harus kita hadapi untuk memastikan bahwa pemerintahan Indonesia benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan kompetitif.
Komentar