Ketua DPRD Pasaman Barat (Pasbar) Dirwansyah, iringi Bupati Yulianto, melaksanakan sidak (inspeksi mendadak) di dua PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Tuleh, Senin (1/6). Dua PKS yang disidak adalah, PT Agro Wira Ligatsa (AWL), dan PT Berkat Sawit Sejahtera (BSS).
Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, mengatakan, pengawasan ini dilakukan, menyusul penurunan harga TBS di tingkat petani beberapa waktu terakhir, dengan alasan penyesuaian kebijakan ekspor crude palm oil (CPO).
“Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menurunkan harga TBS dengan selisih jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah. Kami melarang praktik manipulasi harga maupun penurunan harga sepihak yang tidak sesuai ketentuan dan hanya berdasarkan spekulasi atau dalih penyesuaian regulasi,” kata Dirwansyah.
Seluruh PKS, seperti di Gunung Tuleh, wajib berpedoman pada harga berkala yang ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS Sumatera Barat. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun, Permentan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020.
Menurutnya, harga pembelian TBS harus mencerminkan kondisi riil pasar CPO dan produk turunannya agar petani memperoleh harga yang adil dan tidak dirugikan oleh kebijakan sepihak perusahaan.
Selain soal harga, Bupati Yulianto juga menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap aspek perizinan. Ia meminta seluruh perusahaan perkebunan dan PKS segera menuntaskan kewajiban perizinan, mulai dari hak guna usaha (HGU), izin lingkungan, hingga dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
“Perusahaan yang tidak patuh akan kami catat dan laporkan ke pemerintah pusat. Semua kewajiban perizinan harus dipenuhi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemkab Pasaman Barat, terus mengawasi penetapan harga TBS di seluruh wilayah guna memastikan perlindungan terhadap petani dan terciptanya iklim usaha yang sehat di sektor perkebunan kelapa sawit.
Komentar