NTT | Tragedi meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengguncang nurani publik. Di tengah gencarnya narasi negara tentang peningkatan anggaran pendidikan dan perlindungan anak, kabar seorang anak berusia 10 tahun yang mengakhiri hidupnya justru membuka luka besar: negara belum sepenuhnya hadir untuk anak-anaknya, terutama di wilayah tertinggal.
Peristiwa memilukan itu menyita perhatian luas setelah terungkap bahwa korban, seorang siswa kelas IV SD, diduga mengalami tekanan psikologis berat yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga serta kebutuhan belajar dasar yang tak terpenuhi. Beban yang seharusnya tidak pernah dipikul oleh seorang anak seusianya justru menjadi alasan ia memilih jalan paling tragis.
Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat, Hidayatul Fikri, menyampaikan duka cita mendalam sekaligus kecaman keras atas peristiwa tersebut. Menurutnya, tragedi ini bukan sekadar musibah individual, melainkan cermin kegagalan sistemik negara dalam menjalankan kewajibannya melindungi hak-hak anak.
“Anak-anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh perhatian, dan didukung negara. Ketika seorang anak merasa begitu putus asa hingga mengakhiri hidupnya, itu tanda ada yang salah secara serius dalam sistem kita,” tegas Hidayatul Fikri, yang juga menjabat sebagai Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.
Ia menilai, kasus di Ngada merupakan tamparan keras bagi pemerintah pusat maupun daerah. Di balik angka-angka besar anggaran pendidikan, masih banyak anak yang tertinggal, terpinggirkan, dan luput dari jangkauan kebijakan. Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, minimnya pendampingan psikologis, serta lemahnya sistem deteksi dini menjadi rangkaian persoalan yang saling berkaitan.
Aliansi BEM Sumatera Barat menegaskan bahwa tragedi ini tidak boleh berlalu begitu saja. Negara, kata Hidayatul Fikri, harus berani bercermin dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perlindungan anak, terutama di daerah-daerah rentan yang selama ini kerap hanya menjadi angka dalam laporan.
Sebagai bentuk sikap, Aliansi BEM Sumatera Barat mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Penguatan sistem perlindungan anak harus dilakukan dari tingkat pusat hingga desa, dengan memastikan anak-anak di wilayah tertinggal benar-benar terlindungi. Bantuan sosial dan pendidikan perlu ditata ulang agar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan, bukan sekadar memenuhi target administrasi.
Selain itu, negara diminta menghadirkan layanan kesehatan mental dan dukungan psikologis yang mudah diakses, baik bagi anak maupun keluarga. Sekolah dan masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif sebagai garda terdepan pencegahan dini terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang membahayakan tumbuh kembang anak.
“Ini bukan hanya soal satu anak, tapi soal masa depan generasi bangsa. Jika negara terus abai, maka tragedi serupa akan terus berulang dengan wajah dan nama yang berbeda,” ujar Hidayatul Fikri.
Baginya, peristiwa di Ngada harus menjadi titik balik. Negara tidak cukup hadir lewat pidato dan angka anggaran, tetapi harus benar-benar dirasakan kehadirannya oleh anak-anak Indonesia—tanpa kecuali, tanpa ketimpangan.
TIM
Komentar