Buntok, IP.Net | Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) bersama DPRD Barsel menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025 yang digelar di Graha Paripurna DPRD Barsel, Rabu pagi (23/07/2025).
Dua Ranperda yang disetujui tersebut yakni:
- Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barsel Tahun 2025–2029
- Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat itu turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Barsel, para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Tim Ahli DPRD Barsel, serta perwakilan OSIS SLTA sederajat.
Visi-Misi RPJMD 2025–2029
Dalam laporan yang dibacakan oleh Purliani Thea, S.Kep., M.M., selaku juru bicara Panitia Khusus DPRD, disebutkan bahwa RPJMD ini merupakan arah pembangunan Barsel lima tahun ke depan dengan visi:
“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara.”
Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi utama, yakni:
- Pengembangan SDM yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil.
- Penguatan daya saing ekonomi berbasis sumber daya lokal dan pelestarian lingkungan.
- Pembangunan infrastruktur wilayah penunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.
- Pelestarian sosial budaya berlandaskan kearifan lokal.
- Tata kelola pemerintahan profesional dan pelayanan publik yang prima.
- Ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.
Sinkronisasi dan Penajaman Program Strategis
Pansus DPRD Barsel bersama tim pemerintah daerah juga menyepakati penyelarasan program RPJMD dengan visi-misi nasional seperti Asta Cita, Prioritas RPJMN, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Termasuk pula program unggulan seperti:
- Makan bergizi gratis
- Seragam sekolah gratis
- Sekolah unggulan
- Pemeriksaan kesehatan gratis
Selain itu, RPJMD akan dilengkapi dengan program-program konkret yang mendukung posisi Barsel sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pansus juga menekankan perlunya penajaman Renstra perangkat daerah agar sejalan dengan misi besar tersebut.
Indikator Pembangunan Berbasis Data Terbaru
Dalam rangka penyusunan indikator pembangunan yang akurat, baseline data akan mengacu pada data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Indikator seperti kualitas pelayanan kesehatan dan indeks partisipasi pendidikan yang belum masuk, diminta untuk segera dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD dan Renstra.
Selain itu, DPRD menyarankan agar isu strategis pemekaran desa dan kecamatan turut dicantumkan dalam narasi permasalahan pada aspek tata kelola pemerintahan daerah.
Harapan DPRD
DPRD Barsel berharap, setelah ditetapkan sebagai Perda, RPJMD 2025–2029 benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dan menjadi pedoman yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tata kelola yang baik, serta layanan publik yang prima.
“Ini adalah bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdaya saing, inovatif, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Purliani Thea mengakhiri laporannya.
(ML)
Komentar