Oleh : Edo Arianto, Ketua GmnI Padang Pariaman
Dalam lanskap politik modern, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kebijakan dijalankan, melainkan oleh seberapa efektif kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase krusial dalam menjaga legitimasi politiknya. Meski survei awal menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi, Litbang Kompas mencatat 80,9 persen dan Indikator Politik Indonesia melaporkan 79,3 persen, angka tersebut bukanlah jaminan kekuatan jangka panjang. Itu hanyalah “bulan madu politik,” masa singkat di mana publik memberi toleransi terhadap rezim baru sambil menunggu bukti konkret dari janji-janji kampanye.
Presiden Prabowo sendiri secara terbuka mengakui bahwa komunikasi publik pemerintahannya masih “buruk.” Pernyataan yang disampaikan pada April 2025 itu menjadi sinyal bahwa masalah komunikasi kini telah naik kelas, dari isu teknis menjadi persoalan strategis. Blunder-blunder seperti polemik pajak PPN dan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi contoh bagaimana kesalahan framing dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Kelemahan koordinasi komunikasi pemerintah sebelumnya tampak pada kinerja Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), yang akhirnya dibubarkan setelah hanya sebelas bulan beroperasi. Kini, tanggung jawab besar itu berpindah ke lembaga baru: Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Lembaga ini diharapkan menjadi pusat kendali komunikasi lintas kementerian dan daerah, sekaligus memperkuat citra pemerintahan di mata publik. Menariknya, wajah baru komunikasi pemerintahan Prabowo kini berada di tangan darah mudanya sendiri, Angga Raka Prabowo, yang menjabat sebagai Kepala BKP dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Posisi Angga Raka bukan sekadar jabatan administratif. Ia kini menjadi penentu arah komunikasi politik pemerintahan. Di tangan generasi muda inilah legitimasi komunikasi rezim Prabowo dipertaruhkan. BKP tidak boleh hanya menjadi corong kekuasaan, tetapi harus menjadi jembatan antara pemerintah dan publik. Dalam konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, komunikasi politik yang sah lahir dari transparansi dan partisipasi. Jika pemerintah menutup ruang dialog, resistensi publik akan tumbuh. Resistensi inilah yang, seperti diingatkan Sidney Tarrow, dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang mengguncang stabilitas politik.
Tantangan terbesar bagi BKP adalah mengubah pola komunikasi pemerintah dari reaktif menjadi proaktif. Dalam teori agenda-setting McCombs dan Shaw, komunikasi publik harus mampu menentukan isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat. Jika gagal, publik akan membentuk agenda sendiri di media sosial, ruang yang bebas, cepat, dan sering kali tidak berpihak kepada pemerintah. Di sinilah peran strategis BKP: mengarahkan narasi, membingkai isu dengan konsisten, dan memastikan setiap kebijakan dipahami sebelum diperdebatkan.
Pelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi dapat menggugurkan legitimasi. Boris Johnson di Inggris tumbang bukan karena kebijakan ekonominya, tetapi karena skandal komunikasi yang menghancurkan kepercayaan publik. Sebaliknya, Tony Blair bertahan karena tim komunikasinya mampu mengelola persepsi publik dengan cerdas dan konsisten.
Keberhasilan atau kegagalan Angga Raka Prabowo akan menjadi refleksi langsung terhadap kredibilitas politik ayahnya. Jika komunikasi publik berhasil dijalankan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan kepekaan terhadap aspirasi rakyat, maka legitimasi pemerintahan akan kokoh. Namun jika BKP hanya menjadi alat propaganda satu arah, setiap kesalahan kecil dapat membesar menjadi krisis besar.
Pada akhirnya, legitimasi politik Prabowo Subianto kini bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola komunikasi sebagai strategi, bukan sekadar formalitas. Di era keterbukaan informasi, komunikasi bukan lagi pelengkap kebijakan, melainkan bagian dari kebijakan itu sendiri. Pemerintahan Prabowo sedang diuji, dan ujian itu dimulai dari ruang komunikasi.
Komentar