Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, berlangsung tertib dan damai, Senin (1/9/2025). Unjuk rasa yang diikuti sejumlah organisasi mahasiswa itu sempat diwarnai orasi kritis, namun ditutup dengan dialog bersama pimpinan DPRD serta penandatanganan kesepakatan.
Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Supriono, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan DPRD berkomitmen menjaga transparansi, memperhatikan penganggaran, serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi keuangan daerah.
“Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan tindaklanjuti sesuai kewenangan demi kepentingan masyarakat,” ujar Supriono.
Delapan Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam HMI, PMII, GMNI, dan IMM menyampaikan delapan tuntutan utama, di antaranya:
DPRD diminta proaktif mencari solusi atas defisit anggaran sesuai aturan hukum.
Penyelesaian kasus agraria dan dugaan pemblokiran jalan oleh perusahaan.
Transparansi penggunaan dana pokok pikiran (Pokir) serta perawatan gedung DPRD yang dinilai tidak layak.
Kejelasan tapal batas wilayah antara Pasaman Barat dan Mandailing Natal.
Pembekuan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota dewan.
Publikasi rincian anggaran DPRD secara terbuka.
Penegakan sanksi bagi anggota DPRD yang diduga melecehkan aspirasi masyarakat.
Percepatan pemilihan wali nagari definitif.
Selain itu, sejumlah orator menyoroti pembelian kendaraan baru untuk pimpinan DPRD di tengah keterbatasan anggaran.
“Lebih baik anggaran dialihkan untuk kebutuhan masyarakat,” tegas Abdul, salah satu perwakilan mahasiswa.
Respons DPRD
Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat, Adriwilza, menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan mahasiswa. Ia menegaskan sebagian tuntutan sudah mulai ditindaklanjuti.
“Kami sudah menginventarisasi aset untuk menambah pendapatan asli daerah dan membentuk panitia khusus. Hasilnya akan segera disampaikan ke pemerintah daerah,” jelasnya.
Adriwilza juga menyebut DPRD tengah membahas perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) agar belanja pegawai lebih efisien. Sementara itu, persoalan agraria dan batas wilayah disebut telah masuk agenda pembahasan bersama pemerintah terkait. (yn)
Komentar