DPRD Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan rapat paripurna pada Selasa (15/7/2025), dengan dua agenda utama yang berkaitan langsung dengan arah keuangan dan regulasi daerah. Pertama, penyampaian laporan realisasi APBD Semester I 2025 dan proyeksi anggaran semester kedua. Kedua, evaluasi dan penambahan Propemperda tahun ini.
Sesi rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Dirwansyah dan Wakil Ketua Supriono, dihadiri seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda, pejabat OPD, dan tokoh masyarakat. Kehadiran Bupati H. Yulianto sekaligus menyampaikan nota pengantar menegaskan peran penting eksekutif dalam menjelaskan skenario keuangan daerah.
Semetara realisasi pendapatan daerah tercatat Rp610,5 miliar atau sekitar 44,6 persen dari target total Rp1,3 triliun. PAD memberikan kontribusi 46,99 persen, khususnya dari optimalisasi kekayaan daerah yang berhasil melampaui target (121,51 persen). Sedangkan belanja dan transfer daerah menyerap Rp517,5 miliar, yakni 39,7 persen dari anggaran.
Pendapatan transfer dari pusat mencapai Rp534,6 miliar atau 43,79 persen, mendukung stabilitas anggaran. Namun, realisasi belanja modal masih rendah di kisaran 8,52 persen. Yulianto menekankan pentingnya percepatan program fisik, terutama sektor infrastruktur.
Agenda kedua rapat adalah perubahan Propemperda 2025. Bupati menekankan bahwa sebelum disusun, rencana pembentukan peraturan daerah harus memerhatikan kesesuaian format dan hierarki perundang-undangan nasional, termasuk UU Nomor 12/2011 dan Permendagri 80/2015. Pada propemperda awal terdapat 11 ranperda, namun dua ranperda baru diusulkan melalui rujukan Permendagri untuk memperbaiki susunan perangkat daerah dan pengelolaan aset milik daerah. Dengan perubahan tersebut, total rancangan perda menjadi 13.
Rapat paripurna ini menjadi titik strategis bagi legislatif dan eksekutif daerah untuk menegaskan arah kebijakan keuangan dan regulasi daerah. Komitmen bersama diharapkan menghasilkan realisasi pembangunan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas pada semester kedua tahun anggaran 2025.
Komentar