Keterangan foto: Tampak Terlihat Khabib, TA DPR RI Komisi X.
Jakarta,— Pengamat Pendidikan dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kadir, menyesalkan dugaan tindakan yang dilakukan oleh Khabib yang merupakan Tenaga Ahli dari Anggota DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia menilai dugaan tersebut menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan pengelolaan dan penyerapan anggaran negara yang seharusnya digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
Kadir menyebutkan bahwa Khabib diduga melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran dalam proses penyerapan anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
“Jika dugaan tersebut benar terjadi, maka hal tersebut sangat disayangkan karena anggaran pendidikan merupakan dana publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya, Rabu, (11/03).
Menurutnya, setiap tenaga ahli yang bekerja mendampingi anggota DPR RI harus menjaga integritas, profesionalitas, serta etika dalam menjalankan tugasnya. Posisi tenaga ahli memiliki peran penting dalam membantu kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sehingga harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Kadir menilai dugaan pelanggaran tersebut juga berpotensi merugikan secara moral dan reputasi pribadi anggota DPR RI yang bersangkutan. Sebab, tindakan yang dilakukan oleh oknum tenaga ahli dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap kinerja anggota dewan.
Selain itu, Kadir menegaskan bahwa persoalan ini juga berpotensi merugikan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. Pasalnya, setiap anggaran yang dialokasikan melalui kementerian harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung program-program yang bermanfaat bagi publik.
Kadir juga mendorong agar pihak-pihak terkait segera melakukan klarifikasi serta penelusuran terhadap dugaan tersebut secara terbuka dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Lebih lanjut, ia meminta pimpinan DPR RI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga ahli yang mendampingi anggota dewan. Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak citra lembaga legislatif.
Di akhir pernyataannya, Kadir berharap agar setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran negara dapat ditangani secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa integritas dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran pendidikan demi kepentingan masyarakat luas.
Komentar