Pekanbaru | IP.net — Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kepulauan Meranti, Toha menyampaikan, dirinya siap mengambil resiko atas keputusannya menghadiri rapat koordinasi (rakor) kepala desa yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Pekanbaru, Kamis (1/12/2022).
Kepala Desa Mengkirau itu mengakui sempat ada larangan agar tidak mengikuti rakor yang dipimpin Gubernur Riau Syamsuar tersebut, namun tidak disebutkan secara spesifik apa alasannya.
“Yang tidak hadir itu saya kurang pasti apa alasannya, kalau PNS yang menjabat Plt Kades mungkin takut dengan kepegawaiannya. Sementara seluruh camat dan beberapa kepala OPD yang turut diundang juga tidak tampak kehadirannya,” kata Toha.
Toha menyatakan, dari pihak Dinas PMD menyebut adanya larangan untuk meninggalkan daerah, namun ia tidak mengetahui apa alasannya secara konkret.
“Terkait undangan ini, ada instruksi yang saya juga kurang mengerti. Ada bahasa dari pihak Dinas PMD yang disampaikan ke kami, disampaikan kepada para kades dan camat dilarang meninggalkan tempat. itu saja dan alasannya kita tidak tahu”, jelasnya.
Menurutnya, meskipun ada larangan, namun para kepala desa nekat untuk tetap berangkat. Karena agenda tersebut membahas terkait anggaran yang akan dikucurkan ke pemerintah desa dan tidak ada sama sekali unsur politik.
Kami tetap berangkat. Kami kepala desa juga tidak mau diintervensi lebih jauh karena yang dibahas ini terkait BKK tahun 2023 dan evaluasi BKK 2022, tidak ada kaitannya dengan politik. Acara tersebut juga dihadiri Wamen Desa PDTT, jadi ini tidak ada unsur politik 2024 sama sekali. Karena kita juga sugesti dan kita juga punya link di provinsi, anggaran provinsi juga banyak yang mengucur ke kita,” ungkapnya.
“Kita juga siap menerima konsekuensi apa pun. Apabila sepulangnya nanti ada hal yang kami terima dari pemerintah daerah yang harus kami hadapi, ya kami siap. Kawan-kawan lain juga siap”, ujar Toha.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemerintah Desa (PMD) Kepulauan Meranti, Abdul Hamid mengatakan, kepala desa yang memaksakan diri untuk tetap berangkat berada di luar kendalinya. Ia mengakui kalau para kades sudah diingatkan sebelumnya.
“Kalau itu di luar kendali kita jika mereka mau berangkat, yang penting kita sudah mengingatkan. Dengan tanggap darurat Meranti yang sedang siaga bencana ini, kita tak boleh meninggalkan tempat. Jika ada konsekuensinya itu kebijakan pimpinan, bukan saya. Adapun instruksi yang dimaksudkan, pimpinan wilayah tak boleh meninggalkan tempat saat kondisi seperti ini, angin ribut dan banjir,” kata Abdul Hamid.
Terkait persoalan itu, Wakil Bupati Meranti, AKBP (Purn) H Asmar yang hadir dalam acara tersebut meminta untuk mengesampingkan persoalan politik dan lebih fokus kepada pembangunan.
“Yang jelas saya datang sekarang adalah undangan khusus dari Pak Gubernur melalui PMD Riau, saya berpendapat kedatangan saya ini untuk membangun Meranti. Saya juga berharap, kita ketepikan dulu masalah politik dan kita bangun dulu Meranti, jangan politik-politik. Nanti kabupaten kita, kecamatan dan desa kita tak maju, kita ingin Meranti baik”, tegasnya.
Komentar